yang menjadi poin utama tuntutan adalah penghentian aktivitas bisnis Mie Gacoan hingga seluruh persyaratan legalitas terpenuhi secara paripurna. Aliansi menegaskan bahwa operasional sebuah usaha besar di tengah pemukiman haruslah didasari pada kepatuhan hukum, bukan sekadar mengejar keuntungan finansial tanpa memedulikan aspek formalitas dan dampak sosial yang mungkin ditimbulkan bagi masyarakat lokal.
aliansi menyoroti aspek lingkungan juga menjadi perhatian serius dalam poin pernyataan mereka. Mereka menduga kuat adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aliansi menekankan bahwa setiap usaha restoran wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar agar limbah cair domestik tidak langsung dibuang ke saluran pembuangan umum tanpa pengolahan, yang dapat mencemari lingkungan sekitar.
Lebih lanjut, aliansi merujuk pada Peraturan Menteri LHK No. P.68/2016 yang mewajibkan setiap bisnis makanan dan kafe memiliki sistem IPAL mandiri. Mereka menilai, jika IPAL tidak tersedia atau tidak berfungsi optimal, maka Restoran Mie Gacoan secara nyata telah mengabaikan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini dianggap sebagai bentuk kelalaian serius yang merugikan kepentingan publik dalam jangka panjang.
dan di mana aksi pengawasan ini dilakukan adalah pada saat restoran telah memulai operasionalnya di wilayah hukum Kabupaten OKU
Sebagai penutup, Aliansi Masyarakat Peduli OKU berharap pemerintah daerah bersikap responsif dan tidak membiarkan adanya preseden buruk bagi iklim investasi di OKU di mana pelaku usaha dapat beroperasi tanpa izin lengkap. Mereka menegaskan akan terus mengawal permasalahan ini hingga pihak manajemen Mie Gacoan melengkapi seluruh dokumen, termasuk Surat Layak Operasi (SLO), demi menjamin keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan bagi seluruh warga Baturaja dan sekitarnya.
(HUSIN BASRAH)