Kegiatan reses tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, bersama anggota DPRD Dapil V yakni Fathan Qodri, Mirza Gumay, Isyana Lonita Sari, Attahira Putri Lestari, Andri Pitriansyah, dan Sri Mulyadi. Turut hadir mewakili Bupati OKU, Asisten I Setda OKU, Indra Susanto, S.Sos, serta para kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, wali murid, dan pelajar.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala SMAN 3 OKU, Budi Triyono, menyampaikan sejumlah persoalan mendesak yang dihadapi sekolah. Ia menjelaskan bahwa tegangan listrik yang rendah kerap mengganggu proses belajar mengajar, terutama dalam penggunaan perangkat pembelajaran digital. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak sekolah mengusulkan pemasangan gardu listrik agar pasokan energi menjadi lebih stabil dan memadai.
Selain persoalan listrik, sekolah juga menghadapi kesulitan air bersih. Selama ini, pihak sekolah terpaksa membeli air tangki setiap minggu untuk memenuhi kebutuhan siswa dan tenaga pendidik. Kondisi ini dinilai membebani anggaran sekolah. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga mengusulkan bantuan perlengkapan drumband dan seragam seni guna mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan bakat siswa.
Aspirasi lain turut disampaikan oleh wali murid dan perwakilan sekolah dasar yang hadir. Mereka meminta peningkatan akses internet yang stabil untuk menunjang pembelajaran berbasis digital. Selain itu, kepala sekolah dasar mengusulkan adanya tambahan program bantuan sekolah serta peningkatan fasilitas pendidikan demi menunjang kualitas belajar siswa di wilayah Baturaja Barat dan sekitarnya.
Dari kalangan pelajar, Ketua OSIS SMAN 3 OKU mempertanyakan kejelasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa. Sementara itu
masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait prioritas sektor pertanian, dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan, perbaikan infrastruktur jalan, serta rehabilitasi Kantor Kelurahan Air Gading yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Ia menjelaskan bahwa persoalan listrik, air bersih, dan internet akan dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait, sedangkan usulan infrastruktur dan pertanian akan dibahas dalam perencanaan program pembangunan daerah.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memprioritaskan sektor pertanian sebagai bagian dari strategi penguatan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional. Bantuan benih padi, alat dan mesin pertanian, serta dukungan terhadap petani akan menjadi fokus kebijakan. Melalui kegiatan reses ini,
(Husin basrah)